AD-ART LEMBAGA PENDIDIKAN SUNAN GIRI

-->

 

 BAB I

UMUM

Pasal 1

Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI adalah sebuah institusi pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Kepengurusan Lembaga Pendidikan Sunan Giri, selanjutnya juga berfungsi sebagai Komite di semua Unit Pendidikan.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Lembaga Pendidikan ini bernama “ SUNAN GIRI “ dan Kepengurusannya bernama ” PENGURUS PENDIDIKAN SUNAN GIRI ”

Pasal 3

Waktu

Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI ini di dirikan pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1402 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari 1982 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Tempat Kedudukan

Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI berkedudukan di Dusun Tamanayu, Desa Jatirejoyoso, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan atau Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu, Pengurus Pendidikan ini akan membuka kantor cabangnya.

BAB III

AZAS, LANDASAN DAN SIFAT

Pasal 5

Azas

Lembaga Pendidikan dan Kepengurusannya  berazaskan Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah di bawah kelembagaan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’.

Pasal 6

Landasan

1)   Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

2)  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD-ART ) Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI sebagai landasan operasional.

3)    Keputusan Musyawarah Pengurus.

Pasal 7

Sifat

Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI dan Kepengurusannya bersifat terbuka dengan dasar kebersamaan, gotong royong serta sosial edukatif dan tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik juga kepentingan perorangan atau keluarga

BAB IV

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 8

Visi

Lembaga Pendidikan ini memiliki visi menciptakan pendidikan Bernuansa Islami, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap, diminati masyarakat dan meraih kemuliaan hidup dalam keberhasilan masa depan.

Pasal 9

Misi

Misi Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI adalah:

1)  Mencetak generasi Islam berpendidikan, berbudaya, berkepribadian, dan berakhlaqul karimah serta peka terhadap perkembangan Iptek .

2)  Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada semua unit pendidikan di bawah Kepengurusan.

3)  Membendung kebudayaan dan faham atau aliran yang bertentangan dengan Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah WalJama’ah

4)  Mengantarkan anak yatim-piatu dan anak kurang mampu yang beragama Islam sebagai bagaian Muslim yang berpendidikan dan bermartabat.

Pasal 10

Tujuan

Tujuannya  ialah :

1)  Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.

2)  Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.

3)  Merevitalisasi kebudayaan Islam demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari’at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia

4)  Membantu pemerintah dalam menyukseskan wajib belajar guna mencerdaskan generasi bangsa.

5)  Mewujudkan dan menstimulus lahirnya kader-kader NU dari kalangan masyarakat yang berwawasan kedepan

Pasal 11

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini berusaha :

1)  Pengadaan dan penyempurnakan fasilitas kegiatan belajar mengajar.

2)  Mendirikan dan merawat gedung dan/ atau tempat yang menjadi unit pendidikan di bawah Kepengurusan SUNAN GIRI.

3)  Mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya.

4)  Mengadakan hubungan dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan didalam atau luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

5)  Membentuk kader-kader remaja yang bermental Islam.

6)  Memberikan beasiswa dan santunan kepada anak yatim-piatu dan anak kurang mampu yang beragama Islam.

7)  Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan dan masyarakat.

BAB V

USAHA DAN KEKAYAAN

Pasal 12

Usaha

Mendirikan unit-unit usaha yang halal seperti Koperasi Syari’ah, Perdagangan, dan usaha-usaha lainnya yang dapat menopang seluruh biaya operasional Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI .

Pasal 13

Kekayaan

Kekayaan Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI lebih berupa tanah, bangunan dan barang-barang inventaris. Kekayaan terdiri dan dihimpun serta diperoleh dari :

1)  Infaq Wali Murid dan Masyarakat.

2)  Wakaf.

3)  Bangunan dan / atau gedung Lembaga Pendidikan.

4)  Inventaris madrasah.

5)  Sumbangan dari para dermawan yang tidak mengikat.

6)  Hibah, hibah wasiat, wasiat dan waqaf.

7)  Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 14

Kepengurusan

1)    Struktur Kepengurusan terdiri dari :

1.   Pelindung

2.   Penasehat

3.   Pengawas

4.   Pengurus Harian

5.   Bidang-bidang

2)    Pengurus harian terdiri atas, Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekertaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara umum, Bendahara I, Bendahara II dan beberapa Koordinator, secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang, mengurus, membina, mengawasi, dan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

3)    Komposisi Kepengurusan dapat dirubah ketika habis masa jabatan menurut keperluan, sesuai dengan perkembangan Lembaga.

Pasal 15

Berakhirnya Keanggotaan Pengurus

Keanggotaan pengurus berakhir karena :

1.    Meninggal dunia.

2.    Atas permintaan sendiri.

3.    Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan.

4.    Diberhentikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Lembaga.

5.    Habis masa pengabdiannya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

1)      Ketua umum bersama-sama salah seorang Ketua lainnya, salah seorang Sekretaris, dan salah seorang Bendahara, mewakili Kepengurusan, di dalam dan di luar Pengadilan, baik terhadap tindakan pengurusan maupun terhadap tindakan kekuasaan hak milik dengan pembatasan :

1.         Meminjamkan uang, membeli, menjual, memindah tangankan barang-barang tidak bergerak milik Lembaga.

2.         Mengikat Lembaga sebagai borg (penanggung/avalist).

2)      Pengurus harian bertindak pula mengatur pembagian pekerjaan diantara mereka dan berusaha menjalankan pekerjaan itu sebaik-baiknya.

3)      Jika terdapat lowongan dalam pengurus, maka pengurus harian harus mengisi secepat mungkin, baik diambil dari mereka sendiri maupun orang luar, atas saran Tokoh Masyarakat bersama Penasehat.

Pasal 17

Dewan Pengurus Kehormatan

Dalam struktur kepengurusan, mempunyai Dewan Pengurus Kehormatan.

Pasal 18

Rapat Pengurus

1)      Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dan jika dianggap perlu dapat diadakan rapat sewaktu-waktu.

2)      Pimpinan rapat dipegang oleh Ketua Umum.

3)      Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota pengurus, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

4)      Masing-masing anggota berhak mengeluarkan pendapat dan saran.

Pasal 19

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur didalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lainnya, yang akan disusun oleh Pengurus Pendidikan bersama Pengurus NU dan BANOM bersama-sama Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Keputusan yang dihasilkan sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 20

Tahun Buku

1)    Tahun buku Lembaga Pendidikan ditutup pada akhir tahun ajaran dari sesuatu tahun.

2)    Pada tiap akhir tahun ajaran diadakan rapat tahunan untuk mengesahkan neraca Lembaga Pendidikan, pengesahan mana berarti pemberian, pemberesan dan pembebasan (acquit en decharge) sepenuhnya kepada Pengurus terhadap perhitungan serta tanggung jawab mereka dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah pada rapat Pengurus lengkap dan sengaja diadakan untuk itu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.

Pasal 22

P e m b u b a r a n

1)    Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI ini dapat dibubarkan oleh rapat umum Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk itu, dihadiri Pengurus lengkap, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut, dengan ketentuan Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pendidikan tidak boleh dirubah.

2)    Dalam keputusan pembubaran Lembaga Pendidikan, akan ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang likuidator, penunjukan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut.

3)    Sisa dari harta kekayaan Lembaga Pendidikan setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban serta tanggungan-tangungan lainnya, diserahkan kepada Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’.

Pasal 23

Lain-lain

1)    Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam keputusan musyawarah oleh Pengurus bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Pengurus NU beserta BANOM.

2)    Pada akhirnya para yang hadir menyatakan berkenan dengan hal ini dan segala akibat-akibatnya sama memilih tempat kediaman yang umum dan tetap (domicilie) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kepanjen.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA PENDIDIKAN SUNAN GIRI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Selain pengurus yang ditentukan, dalam Keanggotaan Pengurus Lembaga Pendidikan Sunan Giri , terdiri dari :

1)      Pelindung, adalah mereka yang dipilih dan diangkat dari unsur Pemerintah Desa dan Dusun.

2)       Penasehat, adalah mereka yang dipilih dan diangkat dari Pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama’ dan/ atau tokoh Masyarakat.

3)      Pengawas, adalah mereka yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan saran-saran dan acuan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda berdasarkan suara masyarakat .

4)      Pengurus Harian, adalah mereka yang dipilih dan diangkat berdasarkan pemilihan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perangkat Desa dan Dusun beserta BANOM NU dalam suatu musyawarah.

5)      Bidang-Bidang, adalah mereka yang dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih bersama Tim Formatur, dengan memperhatikan saran-saran dan acuan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda berdasarkan suara masyarakat

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 2

1)      Pengurus Lembaga Pendidikan terdiri atas :

1.   Badan Pengurus Kehormatan

2.   Pengurus Harian

3.   Bidang-Bidang

2)      Badan Pengurus Kehormatan terdiri atas :

1.   Pelindung

2.   Penasehat

3.   Pengawas

3)      Pengurus Harian terdiri atas :

1.       Ketua Umum

2.       Ketua I

3.       Ketua II

4.       Sekretaris Umum

5.       Sekretaris I

6.       Sekertaris II

7.       Bendahara Umum

8.       Bendahara I

9.       Bendahara II

10.     Bidang-Bidang

Pasal 3

1)      Pelaksana program Lembaga  terdiri atas :

1.       Dalam bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Koordinator Bidang Pendidikan, dibantu oleh anggota Bidang tersebut dan dibantu oleh seorang Sekertaris.

2.       Dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Kordinator Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, dibantu oleh anggota dan seorang seorang Sekretaris.

3.       Dalam bidang pendanaan dan pengembangan usaha dilaksanakan oleh Kordinator Bidang Pendanaan dan Pengembangan Usaha bersama anggota dan dibantu oleh seorang Sekertaris, seorang Bendahara dan salah seorang Ketua.

4.       Dalam bidang pembangunan dilaksanakan oleh Kordinator Bidang Pembanguna bersama Koordinator Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Sarana, dibantu oleh anggota dan seorang seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

5.       Dalam bidang humas dilaksanakan oleh Koordinator Bidang Humas bersama anggota, dibantu oleh salah seorang Ketua.

Pasal 4

1)      Kewajiban anggota Badan Pengurus Kehormatan :

1.       Mentaati AD/ART Lembaga.

2.       Memelihara dan menjaga nama baik Lembaga.

3.       Memonitoring kerja Kepengurusan.

2)      Hak Badan Pengurus Kehormatan :

1.       Memberikan pendapat dan saran-saran.

2.       Membela diri atau memperoleh pembelaan.

3.       Memperoleh penghargaan.

Pasal 5

1)      Kewajiban Pengurus Harian :

1.       Mentaati AD/ART Lembaga.

2.       Memelihara dan menjaga nama baik Lembaga.

3.       Melaksanakan tugas-tugas Kepengurusan.

2)      Hak Pengurus Harian :

1.       Memilih dan dipilih, dengan memperhatikan saran dan acuan dari Lembaga, kecuali yang dicabut haknya.

2.       Memberikan pendapat dan saran-saran.

3.       Membela diri atau memperoleh pembelaan.

4.       Memperoleh penghargaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

1)      Pelindung, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Memberikan pembelaan kepada semua anggota Kepengurusan.

2.       Mempertimbangkan, memberikan saran dan arahan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Kepengurusan.

3.       Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, ketika Lembaga Pendidikan mengalami masalah yang dianggap darurat.       

2)      Penasehat, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Memberikan nasehat, arahan dan pertimbangan kepada Pengurus dan Pelaksana, diminta maupun tidak diminta.

2.       Mempertimbangkan, memberikan saran dan arahan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Kepengurusan.

2)      Pengawas, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Memonitoring kinerja Kepengurusan.

2.      Memberikan nasehat, arahan dan pertimbangan kepada Pengurus dalam mengambil kebijakan.

3.      Meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus.

3)      Ketua Umum, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Meminta pertanggung jawaban kepada Pelaksana Harian dan Pelaksana Pendidikan.

2.       Memberi penjelasan kepada masyarakat.

3.       Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK, Staf, Guru, dan Karyawan.

4.       Membuat Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Lembaga Pendidikan (RAPBLP), berdasarkan RAB yang diusulkan oleh Unit-Unit Pendidikan.

5.       Mengawasi dan memeriksa keuangan Lembaga Pendidikan.

4)      Ketua I, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

2.       Membantu tugas-tugas Ketua Umum pada unit pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.

5)      Ketua II, mempunyai tugas dan wewenang :

1.                   Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

2.       Membantu tugas-tugas Ketua Umum pada unit pendidikan Taman Kanak-Kanak.

6)      Sekretaris Umum, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Mengagendakan dan mengarsip surat keluar masuk.

2.       Menyusun dan mengagendakan bersama-sama Ketua, mengkordinasikan dan menertibkan administrasi Kepengurusan dan Unit Pendidikan secara umum.

7)      Sekretaris I, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Membantu dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.

2.       Membantu Ketua I, Sekretaris Umum dan Bendahara I pada Unit pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.

8)      Bendahara Umum, Bendahara I dan Bendahara II, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan Lembaga.

2.       Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan.

3.       Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran.

4.       Menyampaikan laporan berkala pada musyawarah Pengurus.

5.       Mengelola dan mengembangkan keuangan Lembaga.

6.       Mengeluarkan bisyarah Kepala, Staf, Guru dan Karyawan.

7.       Mengeluarkan uang Lembaga harus ada rekomendasi Ketua Umum dan Sekretaris Umum Lembaga.

8.       Bersama Kepala Madrasah menyusun RAPBM (unit).

9.       Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah (APBM).

10.     Merencanakan, mengatur dan menertibkan keuangan Unit.

11.     Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Pengurus.

12.     Mengontrol setoran uang dari Unit ke Lembaga dan/ atau Pengurus.

9)       Bidang Pendidikan, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Melaksanakan program Lembaga dalam bidang kependidikan formal.

2.      Mengetahui Rancangan Anggaran Penerimanaan dan Belanja Madrasah (RAPBM).

3.      Melaporkan seluruh kegiatan Unit Pendidikan kepada Pengurus.

4.      Mengawasi dan mengevaluasi mutu pendidikan serta pelaksanaan kurikulum pada masing-masing unit

10)    Bidang Pengembangan Usaha

1.      Mengembangkan Usaha-usaha Lembaga Pendidikan.

2.      Mengusulkan, merencanakan dan merealisasikan pengembangan Usaha.

3.      Mengawasi dan mengevaluasi Usaha-Usaha Lembaga Pendidikan.

9)      Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Mengawasi dan mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan.

2.      Merencanakan dan meralisasikan pengadaaan sarana dan prasarana pendidikan.

10.     Bidang Pembangunan

1.      Mengawasi dan mengevaluasi kondisi fisik gedung milik Lembaga.

2.      Merencanakan dan meralisasikan pembangunan fisik.

3.      Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan renovasi fisik.

8)      Humas, mempunyai tugas dan wewenang :

1.       Mensosialisasikan program Lembaga kepada masyarakat.

2.       Mengakomodir aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pengurus Lembaga.

3.       Mengadakan PHBI.

15)    Kepala Madrasah, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal.

2.      Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi Staf  dibawahnya.

3.      Melakukan pembinaan terhadap Staf dan Guru.

4.      Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi Staf dan Guru yang dipimpinnya.

5.      Membuat RAPBM.

6.      Bertanggung jawab atas tunggakan keuangan unit.

7.      Membuat laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada Pengurus.

16)    Wakil Kepala I (Bidang Kurikulum dan Kesiswaan), mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Bersama Waka II, mewakili Kepala Madrasah apabila berhalangan.

2.      Melaksanakan tugas Kepala Madrasah dalam bidang-bidang kurikulum dan kesiswaan.

17)    Wakil Kepala II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Bersama Waka I, mewakili Kepala Madrasah apabila berhalangan.

2.      Melaksanakan tugas Kepala Madrasah dalam bidang-bidang ketatausahaan dan keuangan unit.

18)    Tata Usaha Madrasah, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Menerima, membukukan dan menyetor keuangan unit kepada Bendahara Madrasah.

2.      Menarik tunggakan SPP kepada siswa/i.

3.      Bersama Kepala dan Bendahara Madrasah membuat laporan keuangan kepada Pengurus.

4.      Menyusun dan mengurus administrasi Madrasah.

5.      Mengagendakan dan mengarsip surat keluar/masuk.

6.      Menyusun dan menyajikan data statistik Madrasah.

20)    Wali Kelas, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Mengelola kelas.

2.      Menyelenggarakan administrasi kelas.

3.      Menyusun dan membuat statistik bulanan siswa/i.

4.      Mengisi leger.

5.      Membuat catatan khusus tentang siswa/i.

6.      Mencatat mutasi siswa/i.

7.      Menulis dan mebagikan raport.

8.      Membantu menertibkan pembayaran keuangan siswa dalam bentuk penagihan kepada siswa.

9.      Menjaga keaktifan siswa.

21)    Guru, mempunyai tugas dan wewenang :

1.      Membuat perangkat program pengajaran.

2.      Melaksanakan kegiatan pembelajaran.

3.      Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap siswa/i.

4.      Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

5.      Membuat catatan tentang kemajuan siswa/I dalam bidang mata pelajarannya.

6.      Mengisi dan memeriksa absensi siswa/I dalam bidang mata pelajarannya.

22)     Karyawan, terdiri atas :

a)      Pustakawan, dengan tugas dan wewenang :

1.   Merencanakan pengadaan buku, bahan pustaka dan media pustaka.

2.   Melayani anggota perpustakaan.

3.   Merencanakan pengembangan perpustakaan.

4.   Memelihara dan memperbaiki buku-buku, bahan pustaka dan media pustaka.

5.   Melakukan inventarisasi aset perpustakaan.

6.   Melaporkan seluruh program dan hasil kerja kepada Kepala Bidang Pendidikan.

b)      Laboran, dengan tugas dan wewenang :

1.   Merencanakan pengadaan alat dan bahan laboratorium.

2.   Menyusun jadual dan tata tertib laboratorium.

3.   Melakukan inventarisasi alat-alat laboratorium.

4.   Memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium.

5.   Melaporkan seluruh program dan hasil kerja kepada Kepala Madrasah dan/ atau TK.

c)      Tukang Kebun, dengan tugas dan wewenang :

1.   Mengusulkan keperluan alat-alat Madrasah kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

2.   Menjaga kebersihan dan keindahan Madrasah.

3.   Memelihara tanaman dilingkungan Madrasah.

4.   Menjaga dan memelihara alat-alat Madrasah.

5.   Memberikan laporan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

d)      Keamanan, dengan tugas dan wewenang :

1.   Menjaga dan mengamankan Madrasah.

2.   Mengantar dan memberi petunjuk kepada tamu.

3.   Mengamankan segala kegiatan Madrasah.

4.   Melaporkan kejadian secepatnya, bila dianggap perlu.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan

1)      Pengurus

1.   Pengangkatan Pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah anggota Pengurus bersama Pengurus NU dan BANOM bersama-sama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

2.   Pengurus diangkat oleh Pengurus NU beserta BANOM bersama-sama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

2)      Kepala Madrasah dan Kepala TK

1.   Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan melalui rapat anggota Pengurus berdasarkan minimal 2 orang calon yang diajukan Unit Pendidikan yang dipilih secara demokratis dalam rapat terbuka.

2.   Kepala Madrasah dan Kepala TK diangkat oleh Pengurus

3)      Guru dan Karyawan

Pengangkatan Guru dan Karyawan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

1.   Rekruitment oleh Kepala Madrasah dan/ atau TK.

2.   Berkas lamaran diserahkan kepada Pengurus.

3.   Pengurus mengadakan rapat untuk pengangkatan Guru dan Karyawan.

4.   Guru dan Karyawan diangkat oleh Pengurus bersama Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK dalam rapat pleno

Pasal 8

Pemberhentian

1)      Pengurus

1.   Pemberhentian anggota Pengurus, dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar pasal 15.

2)      Kepala Madrasah, Guru dan Karyawan dinyatakan berhenti, karena :

1.   Masa Jabatannya berakhir.

2.   Atas permintaan sendiri.

3.   Diberhentikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Peringatan lisan secara kekeluargaan, maksimal 2 kali

2. Teguran tertulis 1 kali.

3. Peringatan tertulis 1 kali

4. Pencabutan amanat ( SK ) dari yang bersangkutan.

BAB V

KRITERIA DAN SYARAT PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

DAN/ATAU TK, GURU, STAF DAN KARYAWAN

Pasal 9

Kriteria pengangkatan Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK, Guru , Staf dan Karyawan :

1)    Latar belakang pendidikan :

1.    Alumnus Pondok pesantren salaf maupun modern.

2.    Sarjana perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta.

3.    Aktifis Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’ , Lembaga atau BANOM-nya.

2)    Profil yang diutamakan :

1.       Mampu membaca dan menulis al-Quran dengan baik dan benar.

2.       Menguasi ilmu alat dengan baik, bagi pemegang bidang studi agama.

3.       Memiliki pengetahuan tentang perkembangan sosial kemasyarakatan.

4.       Sehat jasmani dan rohani.

5.       Berakhlaqul karimah.

6.       Memiliki kapabilitas dalam disiplin ilmunya.

7.       Mampu mengajar dengan baik.

8.       Memiliki loyalitas kepada Lembaga.

9.       Berfaham Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang berafiliasi pada Jama’iyyah Nahdlatul Ulama’

10.     Setia Organisasi (NU) dibuktikan dengan Kartu Anggota.

Pasal 10

Syarat-syarat Kepala Madrasah dan/ atau TK :

1.       Minimal telah mengabdi selama 3 tahun.

2.       Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus.

3.       Memenuhi persyaratan akademis, yaitu :

1.   Untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah berijasah minimal Sarjana S1.

2.   Untuk Kepala TK berijasah minimal Diploma atau PGTK.

3.   Pernah mengikuti Diklat dan Pelatihan tentang pendidikan, dibuktikan dengan Sertifikat

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 11

1)    Pengurus, masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali.

2)    Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK masa jabatannya adalah 4 tahun.

3)    Guru, Staf dan Karyawan masa jabatannya adalah 3 tahun

4)    Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK Guru, Staf dan Karyawan dapat dipilih kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VII

KODE ETIK GURU

Pasal 12

1)    Disiplin waktu

2)    Menjaga keaktifan Madrasah dan/ atau TK

3)    Berkewajiban menyampaikan materi sesuai kurikulum.

4)    Tidak merokok saat mengajar

5)    Jika terapaksa udzur, supaya mengajukan surat ijin terlebih dahulu.

6)    Menjaga nama baik dan citra Lembaga Pendidikan “ SUNAN GIRI ”

7)    Menjaga hubungan baik dan Saling mengingatkan antara sesama anggota Pengurus, Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK, Staf, Guru dan karyawan.

8)    Hadir pada rapat, breefing, dan pertemuan-pertemuan lain dengan disiplin.

9)    Mematuhi dan menghormati semua tata tertib yang telah ditetapkan Lembaga.

BAB VIII

RAPAT DAN LAPORAN

Pasal 13

1)    Rapat pengurus diadakan sesuai dengan Anggaran Dasar Lembaga pasal .

2)    Rapat antara Pengurus dan Kepala Madrasah dan /atau Kepala TK diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan dipimpin oleh Ketua Umum.

3)    Rapat Kepala Bidang dengan Kepala Madrasah diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan dipimpin oleh Kepala Bidang masing-masing, atau yang ditunjuk olehnya.

4)    Rapat penyusunan RAPB Madrasah dan/ atau TK diadakan menjelang berakhirnya tahun pelajaran, selambatnya satu bulan sebelum akhir tahun pelajaran.

5)    Rapat penyusunan RAPBL diadakan selambatnya satu bulan setelah tersusunnya RAPBM.

6)    Rapat Pengurus dengan Kepala Madrasah dan Staf diadakan sekurangnya satu kali dalam 6 bulan.

7)    Rapat bersama antara Pengurus dan Guru diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua)  kali dalam setahun.

Pasal 14

Laporan

1)    Laporan Keuangan dari Unit Pendidikan kepada Bendahara Umum Lembaga, dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

2)    Laporan Keuangan dari Pengurus kepada Badan Pengurus Kehormatan, dilaksanakan 6 (Enam) bulan sekali.

3)    Laporan Keuangan dari Pengurus kepada masyarakat umum dan/ atau tokoh masyarakat dan/atau tokoh pemuda dan/atau wali murid, dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

4)    Laporan perkembangan mutu pendidikan dan/atau statistic Unit Pendidikan secara keseluruhan, dilaksanakan oleh Kepala Madrasah dan/atau Kepala TK setiap 1(satu) semester.

5)    Laporan – laporan yang lain dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

6)    Setiap kegiatan baik yang mengeluarkan anggaran maupun tidak, harus menyampaikan laporan.

BAB IX

SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Sumber

1)    Tanah wakaf

2)    Pendapatan bulanan yang terdiri dari :

a)    Infaq

b)    Dana BOS

c)    Dana POPSI

d)    Tabungan Wajib dan Tabungan Mana Suka siswa

3)    Pendapatan non bulanan yang terdiri dari :

a)    Pendaftaran Siswa Baru.

b)    Raport.

c)    Herregistrasi

d)    Laba pengadaan Seragam Murid

e)    Laba pengadaan buku dan LKS

f)    Pendapatan lain yang bersifat insidentil.

4)    Bantuan masyarakat dan/ atau Donatur.

5)    Bantuan instansi Pemerintah dan swasta.

6)    Dana ujian

7)    Dana Study Tour

8)    Retribusi pedagang.

9)    Laba dari hasil Pengembangan Usaha.

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan

1)    Semua keuangan wajib disetorkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan secara langsung maupun melalui rekening.

2)    Keuangan yang dikelola Madarasah dan/ atau TK , sesuai dengan peruntukan dan pendapatannya ialah :

1.    Keuangan Koperasi Guru, Staf dan Karyawan.           

2.    Uang legalisir.

3.    Tabungan Manasuka

4.    Infaq Juma’at.

5.    Hasil pengembangan usaha masing-masing unit.

BAB X

B I S Y A R A H ( HONORARIUM )

Pasal 17

Bisyarah terdiri dari :

1)    Bisyaroh/ HR mengajar Guru dihitung berdasarkan atas beban mata pelajaran dan jam

2)    Tunjangan sosial dan kesehatan.

3)    Tunjangan Hari Raya (THR).

4)    Tunjangan jabatan, yang diperuntukkan bagi Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK, Tata Usaha ( TU ) , Bendahara Madrasah dan/ atau Bendahara TK, dan Wali Kelas.

5)    Tunjangan Pengabdian, yang diperuntukkan bagi Guru dengan melihat lama pengabdiannya, yaitu :

1.       Golongan A, diatas 15 tahun

2.       Golongan B, antara 10 tahun sampai 15 tahun

3.       Golongan C, antara 5 tahun sampai 10

6)    Transportasi kehadiran.

Pasal 18

1)    Tunjangan sosial dan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Tunjangan Pengabdian bagi Guru ditanggungkan kepada Lembaga.

2)    Tunjangan jabatan, HR dan Transportasi kehadiran Guru ditanggungkan kepada masing-masing Unit Pendidikan.

BAB XI

C U T I

Pasal 19

Hak untuk mendapatkan cuti dibedakan menjadi :

1)    Hak cuti umum, yaitu hak untuk libur pada hari-hari yang diliburkan Lembaga  dan akan tetap mendapatkan bisyarah.

2)    Cuti bersyarat, yaitu cuti yang diakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.

3)    Hak cuti bersyarat diberikan kepada yang memerlukan melalui pengajuan ijin cuti terlebih dahulu kepada Pengurus Lembaga melalui Kepala Madrasah dan/ atau Kepala TK.

4)    Bagi guru yang dinyatakan cuti bersyarat tetap diberikan tunjangannya, kecuali HR dan Transportasi mengajarnya akan diberikan kepada penggantinya.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 20

1)    Semua pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan melalui Bidang Sarana dan Prasarana dan dikontrol oleh Ketua Umum.

2)    Perawatan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pendidikan dan dibebankan pada keuangan Unit Pendidikan.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

1)    Anggaran Rumah tangga ini akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

2)    Koreksi terhadap Anggaran Rumah Tangga ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3)    Setiap personal dilingkungan Lembaga Pendidikan SUNAN GIRI diharuskan mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

4)    Semua peraturan baik yang menyangkut kepengurusan maupun kependidikan yang ditetapkan tidak melalui prosedur atau tidak sesuai AD-ART, maka dianggap tidak sah.

5)    Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan      : di Kepanjen, ……….. April 2013

Pukul               : …………… WIB

Pimpinan Sidang

Pengesahan AD-ART Lembaga Pendidikan Sunan Giri

Ketua                                                                    Sekertaris

 

Disetujui oleh (sebagai saksi) :

NO	N A M A	UNSUR	TANDA-TANGAN
1.	……………………………	………………………………….	1. …………..
2.	……………………………	………………………………….	2. …………..
3.	……………………………	………………………………….	3. …………..
4.	……………………………	………………………………….	4. …………..
5.	……………………………	………………………………….	5. …………..
6.	……………………………	………………………………….	6. …………..
7.	……………………………	………………………………….	7. …………..
8.	……………………………	………………………………….	8. …………..
9.	……………………………	………………………………….	9. …………..
10.	……………………………	………………………………….	10. …………..
11.	……………………………	………………………………….	11. …………..
12.	……………………………	………………………………….	12. …………..
13.	……………………………	………………………………….	13. …………..
14.	……………………………	………………………………….	14 . …………..
15.	……………………………	………………………………….	15. …………..
16.	……………………………	………………………………….	16. …………..
17.	……………………………	………………………………….	17. …………..
18.	……………………………	………………………………….	18 . …………..
19.	……………………………	………………………………….	19. …………..
20.	……………………………	………………………………….	20. …………..
21.	……………………………	………………………………….	21 . …………..
22.	……………………………	………………………………….	22. …………..
23.	……………………………	………………………………….	23 . …………..
24.	……………………………	………………………………….	24. …………..
25.	……………………………	………………………………….	25 . …………..
26.	……………………………	………………………………….	26. …………..
27.	……………………………	………………………………….	27. …………..

Disetujui oleh (sebagai saksi) :

NO	N A M A	UNSUR	TANDA-TANGAN
28.	……………………………	………………………………….	28. …………..
29.	……………………………	………………………………….	29. …………..
30.	……………………………	………………………………….	30. …………..
31.	……………………………	………………………………….	31. …………..
32.	……………………………	………………………………….	32. …………..
33.	……………………………	………………………………….	33. …………..
34.	……………………………	………………………………….	34. …………..
35.	……………………………	………………………………….	35. …………..
36.	……………………………	………………………………….	36. …………..
37.	……………………………	………………………………….	37. …………..
38.	……………………………	………………………………….	38. …………..
39.	……………………………	………………………………….	39. …………..
40.	……………………………	………………………………….	40. …………..
41.	……………………………	………………………………….	41. …………..
42.	……………………………	………………………………….	42. …………..
43.	……………………………	………………………………….	43. …………..
44.	……………………………	………………………………….	44. …………..
45.	……………………………	………………………………….	45. …………..
46.	……………………………	………………………………….	46. …………..
47.	……………………………	………………………………….	47. …………..
48.	……………………………	………………………………….	48. …………..
49.	……………………………	………………………………….	49 . …………..
50.	……………………………	………………………………….	50. …………..